MEDAN – Siklus cuaca ekstrem yang mengepung Kota Medan dalam beberapa hari terakhir memicu keprihatinan mendalam dari DPC Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan. Hujan lebat disertai angin kencang sejak Rabu (3/6) hingga Kamis (4/6) tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga menumbangkan sejumlah pohon peneduh jalan raya. Salah satu insiden terparah melanda sebuah rumah warga di Jalan Mahkamah, Kecamatan Medan Kota, yang mengalami kerusakan akibat tertimpa batang pohon besar.
Elemen ormas ini meminta perbaikan menyeluruh terhadap kinerja instansi teknis pengelola ruang terbuka hijau (RTH) publik dan sistem manajemen bencana daerah.
Ketua DPD MAI Sumatera Utara, M. Khalil Prasetyo, menyoroti adanya kerancuan mendasar pada sistem tata kelola risiko di jajaran Pemko Medan. Menurutnya, rentetan dampak buruk akibat cuaca ekstrem ini menjadi bukti konkret ego sektoral antar-instansi yang belum terjembatani.
”Kebijakan mitigasi bencana daerah saat ini belum terintegrasi dengan baik terhadap pemeliharaan utilitas vital seperti drainase dan jaringan kelistrikan. Buktinya sangat kasat mata, terjadi pemadaman listrik massal sekunder setiap kali kota ini diguyur hujan lebat. Pemko Medan wajib melakukan pencegahan risiko di hulu secara terukur, bukan sekadar datang mengevakuasi dahan atau menyedot air saat bencana sudah telanjur terjadi,” tegas M. Khalil Prasetyo saat memberikan keterangan, Jumat (5/6/2026).
Sebagai solusi jangka panjang yang taktis, Khalil Prasetyo mendorong lahirnya sebuah sistem komando tunggal darurat di tingkat hilir yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) eksternal.
”Kami merekomendasikan pembentukan sistem integrasi darurat dalam wadah Crisis Center terpadu. Wadah ini harus menyatukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas SDABMBK, BPBD, hingga pihak PLN. Tujuannya agar mereka bisa memitigasi dampak cuaca ekstrem secara simultan dan sinkron jauh sebelum musim hujan tiba, bukan berjalan sendiri-sendiri seperti sekarang,” tambahnya.
Sementara itu, di tingkat teknis lapangan, Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, S.E., M.M., didampingi Sekretaris Zullifkar AB dan Bendahara Said Ilham, menyatakan bahwa ambruknya sejumlah pohon pelindung jalan tidak bisa diklaim sepihak sebagai murni faktor alam (force majeure).
”Ada andil kelalaian manusia dalam pengawasan teknis. Kami mengamati banyak dahan pohon di jalan protokol sudah terlalu rimbun dan melebihi kapasitas beban strukturnya, namun pemangkasan preventif (perantingan) rutin sangat jarang terlihat. Petugas baru sibuk memotong dahan setelah badai datang merusak properti warga. Pola manajemen risiko model ‘pemadam kebakaran’ seperti ini harus dihentikan,” ujar Suwarno.
Berdasarkan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi dampak hujan lebat berkadar sedang hingga tinggi di kawasan Medan diproyeksikan masih membayangi aktivitas kota hingga Sabtu (6/6). Berkaca pada data tersebut, MAI mendesak DLH Kota Medan untuk segera mengeksekusi perantingan massal secara proporsional di zona-zona rawan angin kencang sebelum akhir pekan demi meminimalisir jatuhnya korban materi maupun korban jiwa.
Suwarno mengingatkan bahwa rasa aman di ruang publik merupakan hak konstitusional warga kota yang wajib dipenuhi oleh negara. “Jangan sampai kelalaian yang terus berulang ini mengikis legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada Pemko Medan. Ruang publik harus menjadi tempat yang aman bagi warga, bukan justru menjadi ancaman yang mengintai keselamatan mereka,” pungkasnya. (Red)
