Capai Kinerja Positif, Jasa Raharja Bukukan Laba Rp 1,3 T dan Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Semakin Baik

Jakarta – Jasa Raharja mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2024 dengan membukukan laba bersih (Unaudited) sebesar Rp1,3 triliun serta hasil investasi mencapai Rp1,06 triliun. Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono menyampaikan capaian tersebut dalam acara Media Gathering bertajuk “Beyond Collaboration: Sinergi Media dan Jasa Raharja untuk Membangun Indonesia yang Berkeselamatan” yang digelar di Auditorium Jasa Raharja, Jakarta, Senin (17/02/2025).

Hadir dalam agenda tersebut, antara lain Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, dan sejumlah pimpinan redaksi media masaa elektronik, media cetak, serta online.

Selain mencatat pertumbuhan finansial yang solid, Rivan juga menyampaikan bahwa Jasa Raharja menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek pelayanan. Dari sisi operasional, kecepatan penyelesaian santunan bagi korban meninggal dunia secara nasional rata-rata tercatat hanya dalam waktu 1 hari 8 jam, dengan kecepatan penyelesaian berkas mencapai 15 menit 28 detik.

Adapun, sepanjang tahun 2024, total santunan yang telah diserahkan mencapai Rp3,10 triliun. Salah satu pencapaian penting lainnya adalah peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang mengalami pertumbuhan yang positif.

Capaian positif ini tidak terlepas dari berbagai upaya kolaborasi yang dilakukan dengan mitra kerja terkait, termasuk sinergi dengan media massa dalam menyebarluaskan informasi terkait kewajiban pajak kendaraan.

“Kami melihat peran media sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan penyebaran informasi yang masif dan edukatif, masyarakat semakin memahami bahwa kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan tidak hanya berdampak pada legalitas kendaraan mereka, tetapi juga pada jaminan perlindungan yang diberikan oleh Jasa Raharja,” tambah Rivan.

Peningkatan kepatuhan ini juga didorong oleh berbagai inisiatif digitalisasi yang diterapkan, seperti penguatan sistem integrasi antara Jasa Raharja, Kepolisian RI, dan Kementerian Dalam Negeri melalui Tim Pembina Samsat. Inovasi ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran pajak secara daring, sekaligus memastikan keterhubungan data yang lebih akurat dan transparan.

Selain itu, Jasa Raharja juga melakukan pemetaan demografi laka untuk terus mengembangkan program keselamatan berkendara di jalan raya secara tepat sasaran.

Berdasarkan data yang ada, pelanggaran lalu lintas yang mendominasi penyebab kecelakaan berkaitan dengan perilaku pengemudi, yakni sebesar 73 persen.

“Data demografi kecelakaan lainnya yang kami mutakhirkan adalah berkaitan dengan profesi, 2 usia, jenis transportasi dan gender pengendara yang terlibat kecelakaan. Dengan kolaborasi dan sinergi ini, kami sampaikan kini Jasa Raharja memiliki data yang sama dengan Korlantas Polri,“ ungkap Rivan.

Jasa Raharja berkomitmen bahwa sinergi dan kolaborasi lintas sektor akan terus menjadi strategi utama Jasa Raharja dalam mendukung kebijakan nasional.

“Kami terus berkomitmen untuk mendukung realisasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh berbagai aspek, termasuk optimalisasi penerimaan negara dari pajak kendaraan bermotor untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkas Rivan.

Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen.Pol. Agus Suryonugroho, menyampaikan terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada 2024, dibanding sebelumnya. Keberhasilan ini salah satunya berkat kolaborasi yang baik dengan Jasa Raharja. “Tahun 2024 terjadi 150 ribu peristiwa kecelakaan dengan korban fatalitas. Dengan operasi keselamatan lalu lintas, berkolaborasi dengan Jasa Raharja, kami temukan terjadi penurunan hampir 1000 angka kecelakaan,” papar Agus.

Agus menambahkan, menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025, Korlantas Polri melakukan pemetaan potensi kerawanan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas. “Penelusuran dilakukan pada klaster-klaster kerawanan meliputi jalur tol, jalur arteri, pelabuhan penyeberangan, lokasi tujuan kerawanan/ wisata,” paparnya. (Red)