DPRD Medan Serahkan Sejumlah Rekomendasi dalam Paripurna LKPJ Walikota Medan TA 2022

MEDAN – Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kota Medan menggelar Rapat Paripurna ‘Penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No 1, Medan, Selasa (18/4/2023).

Paripurna yang dibuka langsung Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, didampingi Wakil Ketua H Rajudin Sagala SpdI, menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap OPD di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Medan.

Tampak hadir saat paripurna, Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution SE MM, Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, Sekretaris Dewan Ali Sipahutar serta anggota DPRD Kota Medan.

Rekomendasi DPRD Kota Medan yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Rajudin Sagala SPdI memuat sejumlah point penting, diantaranya menyangkut infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Rajudin meminta agara rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja Pemko Medan dan menjadi masukan agar kota Medan lebih baik ke depannya.

“Rekomendasi ini akan menjadi pembahasan bagi Pemerintah Kota Medan, agar LKPj berikutnya sudah tuntas,” katanya.

Mengawali pembacaan rekomendasi, Rajudin menyoroti kinerja Dinas Kominfo Medan, yang realisasinya mencapai 100% dan realisasi belanja sebesar 95%. “Dinas Kominfo diharapkan dapat memberika informasi cepat, tepat dan akurat tentang perkembangan kota Medan, sehingga dapat dimanfaatkan seluruh warga kota Medan,” ujar Rajudin.

Dinas Kominfo diharapkan berkoornasi secara optimal dengan OPD lain, khususnya dalam meneruskan laporan maupun pengaduan masyarakat di website resmi Kominfo Pemko Medan. Tujuannya, agar pengaduan-pengaduan tersebut dapat segera ditindaklanjuti OPD terkait.

Sementara itu terkait Dinas Lingkungan Hidup, DPRD Kota Medan meminta agar meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Dengan realisasi kinerja rata-rata 67,50%, Dinas Lingkungan Hidup diminta agar mencari solusi persoalan sampah masih terus terjadi disebabkan minimnya sarana dan prasarana, termasuk jumlah juga becak sampah yang saat ini masih kurang.

Dewan mendesak Pemko agar benar-benar serius menangani dengan kajian ilmiah. Terkait keterbatasan daya tampung TPA juga agar segera dicari solusi, seperti mencari lahan untuk TPA yang baru.

Untuk meningkatkan keindahan kota dan menjaga tingkat polusi udara, DPRD Medan menilai perlunya kegiatan penghijauan dengan secara aktif berperan menjemput bola. Demikian juga penambahan taman kota, yang jumlahnya masih sedikit saat ini.

Pada Dinas Sosial Pemko Medan yang realisasi belanjanya mencapai 73,34%, dewan mendesak agar memberi perhatian lebih dan perlindungan sosial kepada warga kurang mampu.

DPRD Medan merekomendasikan agar persyaratan penerima bantuan ditinjau ulang. Tujuannya agar warga kurang mampu penerima bantuan tidak merasa terbebani dan tidak berbelit-belit dalam prosesnya.

Menyoroti pembinaan terhadap anak-anak jalanan, Dinas Sosial Kota Medan diminta untuk meningkatkan perhatiannya.

Terkait masih banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin di kawasan Kota Medan, DPRD Kota Medan mendesak Satuan Polisi Pamong Paraja agar tidak melakukan tebang pilih menegakkan peraturan.

Dengan realisasi kinerja mencapai 98,27%, Satuan Polisi Pamong Paraja juga diminta menganalisa kebutuhan jumlah dan penempatan personil.

Rekomandasi untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga disampaikan DPRD Kota Medan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta meningkatkan dukungan pembinaan terhadap pelaku kesenian dan kebudayaan di Kota Medan, melalui inovasi sesuai perkembangan.

Secara khusus, dewan juga meminta dinas ini memberikan perhatian khusus untuk pembangunan zonasi di Kualabekala.

Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, DPRD Medan menilai kinerjanya sudah baik. Dari target 10 kajian, 8 kajian sudah direkomendasikan OPD untuk ditindaklanjuti.

“Realisasi kinerja dinilai sudah baik, karena sudah mencapai realisasi 95,55 persen dari keseluruhan anggaran. Namun dari total anggaran yang ada, 50% anggaran digunakan untuk belanja pegawai,” ujar Rajudin.

Badan Riset dan Inovasi Daerah diminta agar melakukan penambahan anggaran, untuk dapat mengedapankan penelitian dan kajian, dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan menempatkan tenaga ahli peneliti yang professional.

Sementara itu, pada rekomendasi terhadap Dinas Ketahangan Pangan, Pertanian dan Perikanan, diminta agar memaksimalkan ketersediaan dan distribusi pangan.

Untuk Dinas Kesehatan, DPRD Medan menekankan perlunya penambahan honor bagi petugas Pos Yandu. Yang selama ini menerima Rp60 ribu menjadi Rp100 ribu.

Dinas Kesehatan juga diminta secara aktif untuk meningkatkan perannya dalam penanganan stunting untuk menekan penurunan angka.

Khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana, DPRD Kota Medan meminta agar menganggarkan pengadaan alat pendeteksi bencana dini.

Untuk memaksimalkan penanggulangan, Badan Penanggulangan Bencana diminta agar meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan OPD terkait.

Terkait keberadaan organisasi kemasyarakatan di Kota Medan, DPRD Kota Medan meminta dilakukan melakukan pendataan ulang.

Secara spesifik, dewan juga menyoroti keberadaan organisasi anti narkoba di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang membutuhkan bantuan. Pemko Medan melalui Kesbangpol diminta memperhatikan keberadaan organisasi anti narkoba melalui bantuan hibah.

Kemudian, lanjut Rajudin membacakan, pada Dinas Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DPRD Medan meminta untuk melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

“Agar secara berkelanjutan juga melakukan sosialisasi pengadaan kontrasepsi gratis dan KB untuk pria melalui Puskesmas. Realisasi kinerja dinas ini mencapai 79,17%, dengan program pengendalian KB yang terealisasi sebesar 79,17%,” ujarnya.

Sementara terkait upaya meningkatkan minat baca warga Kota Medan, DPRD Kota Medan meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Melalui improvisasi dan inovasi menarik minat baca melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“Pemko Medan diminta untuk membuat UPT Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di setiap kecamatan dan menginisiasi taman baca di setiap sekolah,” sambung Rajudin.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, dengan realisasi kinerja 89,44 %, diminta untuk meningkat perhatian terhadap pembinaan atlet-atelet yang berprestasi.

Pemko Medan, melalaui Dinas Pemuda dan Olahraga, agar membuat terobosan-terobosan yang nyata untuk mendorong pengembangan olahraga dan prestasi di Kota Medan. Program-program pembinaan kepemudaan juga harus mendapat prioritas.

Menyoal pemberdayaan UMKM di Kota Medan, DPRD Kota Medan meminta Dinas Koperasi UKM, Perindustian dan Perdagangan agar meningkatkan kerjasama dan koordinas dengan Dinas Pariwisata. Agar para pelaku usaha mendapat akses pasar yang lebih luas dalam memasarkan produk-produk UMKM.

Dengan realisasi sebesar 94, 53%, perindustrian 94,56% dan perdagangan 100,365%, dewan menilai kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustian dan Perdagangan cukup baik.

Sementara itu, pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah, DPRD Medan meminta agar jangan ada lagi pemberian asset dan merekomendasikan pemanfaatan agar tidak menimbulkan konflik.

Lapangan-lapangan yang ada di kecamatan, sambung Rajudin, harus dibenahi karena justru banyak dimanfaatkan untuk berjualan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.

DPRD Kota Medan juga meminta Bidang Keuangan dan Aset Daerah lebih teliti dalam membuat perencanaan alokasi anggaran, meski realisasi kinerjanya mencapai 85,23 %.

DPRD Kota Medan juga mendesak dilakukannya pendataan serta sertifikasi seluruh aset milik Pemko Medan dan menyelesaikan sengketa hukum pada aset tersebut.

Pemko Medan meminta Badan Pendapatan Daerah menggunakan system online yang terintegrasi dan tersambung menggunakan TSS, untuk menghindari kebocoran dalam pemungutan pajak.

Lebih khusus, DPRD Kota Medan juga meminta agar objek PBB tidak mengalami kenaikan.

Menilai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cukup baik, dengan realisasi kinerja 92,25%, dan pendapatan 37,45% serta serapan anggaran 86,97 %, dewan merekomendasikan adanya peningkatan pada mall pelayanan public, agar lengkap dengan sumber daya memadai.

Rajudin berharap, masyarakat memperoleh edukasi setiap perubahan pengurusan izin secara manual ke dalam system memanfaatkan teknologi informasi.

Terkait pengelolaan perparkiran di kawasan Kota Medan, dewan meminta Dinas Perhubungan melakukan perbaikan sistem parkir dan meningkatkan pengawasan untuk penambahan PAD.

Dengan realisasi kinerja mencapai 90,08 persen, Dina Perhubungan diminta memperluas e-parking melalui penambahan ruas-ruas jalan lainnya.

“Termasuk juga penambahaan titik CCTV, portal, halte, polisi tidur serta petugas lapangan. Serta pengaduan masyarakat terkait banyaknya LPJU dalam kondisi rusak,” kata Rajudin.

Sementara itu, untuk mengurangi dampak kebakaran, DPRD Kota Medan meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan agar mencapai respon time yang sudah ditargetkan di setiap penanggulangan kebakaran.

Dewan juga merekomendasikan penambahan jumlah UPT Pemadam Kebakaran di beberapa titik lainnya dan relawan pemadam kebakaran. Tidak hanya itu, dewan juga mendorong adanya penambahan intensif bagi petugas pemadam kebakaran.

Terkait kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, DPRD Kota Medan menilai pengerjaan jalan, pembangunan jembatan dan drainase yang dilakukan secara massif sudah cukup baik.

“Namun harus tetap melibatkan masyarakat agar tepat sasaran. Dalam pengerjaan pembangunan, agar mengepankan pokok-pokok pikiran dari dewan sebagai skala prioritas. Pelaksanaan peembangunan tidak asal jadi, mengingat besarnya anggaran. Penetapan pemenang lelang juga harus lebih detail dan selektif,” ujarnya.

Lebih lanjut, dewan juga meminta Pemko Medan, melalui kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, melakukan perbaikan jalan yang berbatasan dengan Deliserdang karena kondisinya cukup memprihatinkan.

Begitu juga di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, DPRD Kota Medan meminta penetapan pemenang tender yang selektif. Dengan realisasi serapan anggaran sebesar 66.83%, DPRD Kota Medan meminta kinerja dinas ini perlu ditingkatkan.

Pada Dinas Pariwisata, DPRD Kota Medan menyampaikan rekomendasi agar adanya peningkatan penyelenggaraan berbagai kegiatan, seperti festival dan bazar.

Terkait pengelolaan pasar, mewujudkan pasar yang rapi, aman dan bersih, DPRD Kota Medan meminta PUD Pasar untuk meningkatkan pengelolaan dan penataan terhadap pasar-pasar tradisional.

Begitu juga soal pembangunan pasar modern di kawasan Kota Medan, PUD Pasar agar berinovasi tanpa meninggalkan kearifan local dan lebih selektif menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

Untuk pengelolaan Medan Zoo, DPRD Kota Medan mendorong PUD Pembangunan dan Taman Marga Satwa agar membentuk anak perusahaan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Poin yang sama juga direkomendasikan terhadap PUD Rumah Potong Hewan agar segera menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan lebih baik.

Sementara itu pada bidang pelayanan administrasi, DPRD Kota Medan meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar mengoptimalkan akses dan aplikasi pelayanan online melalui web. Karena masih banyaknya keluhan terkait administrasi kependudukan, meski realisasi kinerja dinas ini mencapai 93,03% dan capaian serapan 100%.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Perlu juga diminta meningkatkan pelayanan kependudukan secara online, keliling serta menambah jam pelayanan administrasi.

Untuk Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang realisasi kinerja mencapai angka 111,54%, DPRD Kota Medan mendorong perlunya melakukan assemenment kompetensi pada setiap OPD sesuai dengan kompetensinya.

“Setelah diterapkannya penggunaan aplikasi presensi online serta e-kinerja Pemko Medan, dewan berharap analisis beban kerja dapat terukur secara akuntabel dan kredibel,” harap Rajudin.

Untuk 4 program dan 16 kegiatan Kecamatan-Kecamatan se-Kota Medan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022, dewan menyampaikan apresiasi dan menilai sejumlah program di setiap kecamatan, capaian kinerjanya sudah terealisasi dengan baik, meskipun ada beberapa belum tercapai.

SAMBUTAN WALIKOTA

Walikota Medan Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menyebutkan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perbaikan ke depannya. Hasil rekomendasi dalam bentuk catatan-catatan strategis yang telah disampaikan DPRD Medan, akan menjadi saran dan masukan bagi Pemko Medan. Khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

“Penyampaian LKPJ yang diteruskan dengan pembahasan dan melalui rapat paripurna disampaikan rekomendasi DPRD Medan tentang LKPJ TA 2022, mencerminkan wujud kemitraan dan kolaborasi antara Pemko Medan dengan DPRD Medan,” kata Bobby Nasution.

Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia Khusus DPRD Kota Medan serta perangkat daerah yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan terhadap dokumen LKPJ TA 2022.

“Dalam pembahasan yang dilakukan, tentunya dipenuhi dinamika yang harus dimaknai sebagai salah satu bentuk komitmen dan sinergi antara Pemko Medan dan DPRD Kota Medan guna perbaikan ke depan,” sambungnya.

Bobby Nasution, atas nama Pemko Medan, juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD Medan, atas komitmen dan dukungannya terhadap program dan kebijakan Pemko Medan dalam mewujudkan Medan menjadi kota yang berkah, maju dan kondusif.

Dukungan yang diberikan itu, lanjut Bobby, akan semakin memotivasi Pemko Medan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan kota yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Bobby Nasution, mewakili Pemko Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD Medan serta seluruh masyarakat.

“Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum perbaikan karakter pribadi untuk berkarya dalam membangun kota,” pungkasnya.

PENYERAHAN REKOMENDASI 

Usai penyampaian rekomendasi, Ketua DPRD Medan Hasyim SE kemudian menyerahkan berkas rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap LKPJ TA 2022 kepada Walikota Medan Bobby Afif Nasution.

Menutup rapat paripurna dan sekaligus Masa Sidang Kesatu tahun 2023, Hasyim menyampaikan agenda DPRD Medan yakni, pembukaan masa sidang kesatu tahun 2023, penjelasan pimpinan DPRD terhadap rancangan peraturan DPRD Medan tentang tata tertib, penjelasan pimpinan pimpinan terhadap kode etik DPRD Kota Medan, pendapat kepala daerah atas penjelasan pimpinan Bapemperda tentang Perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pandangan fraksi-fraksi tentang tata tertib, jawaban fraksi-fraksi tentang Perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, jawaban pimpinan DPRD atas pandangan fraksi-fraksi, laporan Reses, peresmian PAW, penyampaian LKPJ 2022 oleh kepala daerah, penyampaian hasil pembahasan LKPJ 2022 dan padangan keputusan DPRD Medan untuk dijadikan rekomendasi dan pengumuman perubahan AKD.

Di akhir rapat, Hasyim mengatakan penyampaian Rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap LKPJ TA 2022 kepada kepala daerah adalah untuk perbaikan kedepannya. (red)