MEDAN – Sebagai daerah otonomi, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam aspek membuat regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah.
Regulasi tersebut selain dapat mendorong peningkatan investasi di Kota Medan, juga dapat memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh calon penanam modal dalam menentukan keputusan mereka untuk merealisasi kan atau tidak merealisasikan kegiatan penanaman modal mereka.
Pandangan ini disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Medan melalui juru bicaranya M.Rizki Nugraha SE dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin, (11/9/2023).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, para pimpinan fraksi dan anggota DPRD Medan lainnya. Hadir juga dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Wirya Alrahman, Pimpinan Perangkat Daerah serta para Camat se Kota Medan.
“Bagi penanam modal kepastian hukum juga penting untuk memberikan kejelasan hak, kewajiban dan tanggungjawab mereka dan bagi pemerintah Kota Medan, regulasi menjadi dasar hukum dalam memberikan insentif penanaman modal,”kata Rizki.
Dengan uraian ini Fraksi Partai Golkar DPRD Medan menghimbau agar pembahasan Ranperda tentang insentif dan kemudahan penanaman modal menjadi prioritas untuk ditindak lanjuti pembahasannya.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan kata Rizki pada prinsipnya menyambut baik dan gembira diajukannya Ranperda Kota Medan tentang insentif dan kemudahan penanaman modal.
“Namun kami ingin mempertanyakan dalam bidang apa Pemko Medan menjalin atau memberi izin yang berkaitan dengan penanaman modal dan apakah sudah ada diantaranya berasal dari investor asing, apa yang selama ini menjadi faktor penghambat dalam menarik minat investor dari dalam negeri maupun penanaman modal asing,”ungkap Rizki. (red)
MEDAN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Kepolisian Daerah…
MEDAN – Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sibolga dan…
MEDAN – Dugaan kasus penganiayaan yang menyeret salah seorang anggota DPRD Kota Medan berinisial AT…
MEDAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU)…
MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyoroti melonjaknya Sisa Lebih Perhitungan…
PADANGSIDIMPUAN – Sebagai wujud komitmen dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, PT Jasa Raharja Cabang…