Kerjasama dengan Disnaker, 212 Ribu Pekerja Non Formal di Medan akan Dilindungi Jamsostek

MEDAN – Sebagai kota besar ketiga di Indonesia, kota Medan akan menjadi pelopor Universal Coorporate Jamsostek (UCJ) jika berhasil melindungi para pekerja informal atau pekerja rentan.

Apalagi selama ini para pekerja informal sama sekali tidak memiliki perlindungan.

Menurut data Dinas Tenaga Kerja Kita Medan, terdapat setidaknya 212 ribu tenaga kerja informal yang tersebar di Medan saat ini. Mereka adalah pekerja bangunan, Ojol, pengemudi angkutan, penarik beca, buruh bangunan atau pekerja lepas lainnya.

Saat ini Dinas Tenaga Kerja Kota Medan bekerja sama dengan Jamsostek meluncurkan program perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dialamatkan kepada pekerja informal.

Program dengan iuran hanya sebesar Rp16.800 per bulan per orang ini diharapkan mampu memberikan payung perlindungan maksimal kepada para pekerja sektor informal itu.

Menurut Kepala Cabang BPJamsostek Cabang Medan, Jefri Iswanto, pihaknya menanggung secara penuh biaya kecelakaan kerja yang menjalani perawatan di rumah sakit. Bahkan pihak keluarga peserta juga disantuni dengan nilai Rp1 juta per bulan selama peserta dalam perawatan karena belum mampu kembali mencari nafkah.

“Bagi mereka yang meninggal tidak akibat kecelakaan kerja akan disantuni sebesar Rp42 juta, dan jika diakibatkan kecelakaan kerja akan menerima Rp72 juta,” jelas Jefri Iswanto di depan sejumlah Jurnalis Medan yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Anak Medan (Kojam), Jum’at pagi (06/09).

Sementara bagi peserta yang telah menjadi peserta sela tiga tahun berturut-turut, jika meninggal dunia, ahli warisnya akan menerima beasiswa untuk 2 anak sebesar Rp174 juta, di luar santunan kematian.

“Santunan ini tentu sangat berarti bagi keluarga yang ditinggalkan,” jelas Jefri Iswanto.

Didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Ilyan Chandra Simbolon, Jefri memuji langkah yang dilakukan Pemko Medan melalui Walikota Bobby Nasution, yang memiliki keperdulian tinggi terhadap nasib pekerja sektor informal yang ada di Ibukota Provinsi Sumatera Utara ini. Bahkan awal pekan depan, Perda menyangkut perlindungan tenaga kerja rentan ini akan disyahkan DPRD Kota Medan.

Jika tahun 2024, dukungan APBD untuk mensubsudi iuran peserta baru sekitar Rp1 Miliar, maka tahun depan angka ini akan naik menjadi Rp6 Miliar, sehingga semakin besar jumlah pekerja rentan yang bisa dilindungi. Pemko juga terus mendorong keterlibatan perusahaan-perusahaan swasta untuk ikut memberi subsidi yang diambil dari dana CSR mereka yang ada.

“Salah satu yang sudah langsung terlibat adalah RS Siloam yang memberikan bantuan subsidi bagi 700 pekerja untuk iuran selama 6 bulan. Ini merupakan langkah yang pantas diapresiasi,” jelas Kadisnaker Medan.

Walikota Medan, Bobby Nasution, menurut Ilyan, begitu antusias agar program ini berjalan agar Medan mampu mencapai Universal Coorporate (UCJ) Jamsostek, yang merupakan kota pertama di tanah air. Sebelumnya hanya Sulawesi Utara (Manadi) yang sudah mencapai UCJ kategori Provinsi.

Peluang untuk bisa mengcover 212 ribu tenaga kerja informal sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja ini sangat besar. Sebab masih cukup banyak perusahaan yang beroperasi di Medan namun belum perduli untuk mengucurkan CSR mereka untuk kepentingan para pekerja informal ini.

“Kita berharap ke depan makin banyak perusahaan yang lebih perduli seperti RS Siloam itu,” jelas Ilyan Chandra Simbolon. (Edo)