SUMATRATODAY.COM, MEDAN – Rapat Koordinasi (Rakor) Siyasah Al Washliyah se-Sumatera Utara di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, berlangsung sukses. Rakor yang digelar selama dua hari, Minggu-Senin (12-13/2/2023), itu melahirkan sejumlah sikap politik dalam menyahuti dinamika kebangsaan menjelang Pemilu 2024.
Rakor Siyasah Al Washliyah tersebut sempat memanas saat membahas agenda politik terkait sosok kader yang bakal direkomendasikan untuk diperjuangkan menjadi anggota parlemen mendatang. Peserta Rakor dari 30 Pimpinan Daerah (PD) se-Sumatera Utara, saling adu argumentatif. Para PD menginginkan kader-kader dan warga Al Washliyah yang berkecimpung dalam berbagai partai politik, rekomendasinya dari PD setempat. “Setelah DCT, baru PD dapat merekomendasikan untuk diperjuangkan. Tentu hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan,” tutur Ketua PD Al Washliyah Batubara, Ustadz H. Al-As’ary S,Ag, MSi.
Lain halnya, Ketua PD Al Washliyah Kota Medan, Prof Dr Abdul Hafiz Harahap. Dosen Universitas Sumatera Utara (USU) ini, sepakat Al-Washliyah ambil bagian dalam menyahuti dinamika kebangsaan menyahuti Pemilu 2024. Menurutnya, Al-Washliyah sebagai organisasi umat Islam terbesar di Sumatera Utara, sudah saatnya mendorong seluruh kader dan warga Al-Washliyah untuk diperjuangkan menjadi legislatif dalam Pemilu mendatang.
Dalam pandangannya, Prof Hafiz menyebut tiga cluster dukungan. Pertama, untuk calon DPD dan DPR-RI yang Dapil Sumut, rekomendasi dukungannya dari PW Al-Washliyah Sumatera Utara. Kedua, untuk calon DPRD Kabupaten/Kota, rekomendasi dukungannya dari PD setempat. Sedangkan untuk calon DPRD Sumatera Utara, rekomendasi dukungannya berasal dari kolaborasi PW dengan PD-PD yang wilayahnya masuk dalam daerah pemilihan calon tersebut.
Hal senada juga disampaikan Ketua PD Al-Washliyah Asahan, Ustadz Syahrul Nasution, SH.I MA. Menurutnya, rekomendasi dukungan kepada kader yang ingin menjadi calon legislatif, mesti lebih dahulu didasari uji kelayakan, pertimbangan sosial (popularitas), dan loyalitas terhadap Al-Washliyah.
Pendapat serupa disertai adu argumentatif juga diutarakan PD Langkat, Binjai, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Tebingtinggi, Simalungun, Siantar, Tanjungbalai, Humbang Hasundutan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Toba Samosir, Sibolga, Padangsidempuan, Nias Selatan, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, dan Tapanuli Utara.
Saat menyampaikan pandangannya, tanpa dinyana para PD se-Sumut sepakat menyebut nama Ketua PW Al Washliyah Sumatera Utara, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos, SH, MSP, untuk direkomendasikan dan didukung penuh menjadi calon DPD-RI periode mendatang. “Untuk DPD-RI sudah final, Al Washliyah se-Sumatera Utara, mendukung penuh dan memperjuangkan Dr H. Dedi Iskandar Batubara, menjadi DPD-RI pada Pemilu 2024 mendatang,” sebut Ketua PD Al-Washliyah Batubara, Ustadz H. Al-As’ary S,Ag, MSi, disambut teriakan takbir ratusan peserta Rakor.
Bukan hanya itu, nama H Darwin Marpaung S. Ag, MSi, juga mencuat di arena Rakor. Setidaknya, 10 Pimpinan Daerah seperti Batubara, Tanjungbalai, Asahan, Langkat, Simalungun, Karo, Pakpak Bharat, Kota Binjai, Pematangsiantar dan Dairi, menyebut nama H Darwin Marpaung untuk direkomendasikan dan didukung penuh menjadi DPR-RI pada Pemilu 2024 mendatang.
Nama Dedi Iskandar SE, juga menyembul di arena Rakor. Sejumlah PD yang wilayahnya masuk dalam Dapil Sumut 6, menyebut nama Dedi Iskandar SE untuk direkomendasikan dan didukung menjadi DPRD Sumut pada Pemilu mendatang.
Tak hanya membahas calon legislatif, peserta Rakor juga mendiskusikan agenda Pilgub dan Pilkada 2024. Hanya saja, butiran-butiran diskusi terkait hal itu masih perlu pembahasan lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Adu argumentatif para PD Al-Washliyah se-Sumut yang sebelumnya sempat memanas, berhasil ditengahi pimpinan sidang yang juga Sekretaris PW Al-Washliyah Sumut, Alimnur Nasution SE MM didampingi ustadz H Junaidi Husda SAg, MM.
Setelah merangkum dan mengakomodir semua pendapat PD-PD, Alimnur Nasution menyebut bahwa Rakor Siyasah Al-Washliyah Sumut menyimpulkan akan dibentuk tim adhoc yang melibatkan semua unsur, PD dan PW guna menelaah sosok kader yang didukung. Sedangkan nama-nama yang akan direkomendasikan didukung, belum patut disebut sebelum adanya DCT dari KPU.
“Yang terpenting bagi PD-PD, sebaiknya secara kontiniu terus melakukan konsolidasi sampai ke ranting-ranting. Al-Washliyah ini milik umat. Warga Al-Washliyah itu banyak di desa-desa, dan ini harus kita utamakan dan diperhatikan,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua PW Al Wasliyah Sumut Dr H Dedi Iskandar Batubara saat Rakor menyampaikan, rakor ini merupakan amanat dari AD/ART yang dilakukan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Sebelumnya, PW Al Washliyah Sumut sudah melakukan rakor bidang pendidikan dan ekonomi.
“Kali ini kita melaksanakan rakor siasah menyangkut kepentingan umat, hajat hidup orang banyak, bangsa dan negara. Untuk itu, rakor ini hendaknya bisa mengambil keputusan atrategis tidak saja bagi Al
Washliyah, tapi juga untuk kepentingan umat,” ujar anggota DPD RI tersebut.
Melalui kesempatan itu, Dedi berharap, rakor bisa menyelesaikan struktur organisasi sampai ke tingkat ranting. Hal ini sebenarnya sudah menjadi kewajiban pengurus untuk menyempurnakan struktur organisasi sampai ke tingkat akar rumput. “Tapi akan kita perkuat dalam rakor ini,” tegas Dedi.
Kemudian Dedi juga menegaskan, semua pengurus, ketua lembaga dan kader yang akan ikut kontestasi pemilu maupun pilkada harus diputuskan di rakor ini. Semua kader juga harus mendukung siapapun calon dari Al Washliyah.
“Rumah besar Al Washliyah diisi banyak partai politik dan semua kader yang memiliki peluang untuk maju sebagai calon legislatif maupun eksekutif harus kita tempatkan di tempat yang sesuai. Kita semua harus mendorong agar kader-kader Al Washliyah bisa menduduki jabatan-jabatan strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional,” tegas Dedi lagi.
Kalaupun ada kader yang maju dari lima partai politik, harus diupayakan bagaimana siasat dan bantuan yang harus kita lakukan agar kelimanya bisa menduduki kursi legislatif. “Bantuan yang harus diberikan kepada kader yang maju juga harus sama, tidak boleh berbeda-beda,” ujarnya.
Dedi juga menekankan, agar kader yang menjadi prioritas untuk didukung adalah kader-kader yang memiliki loyalitas kepada organisasi, terutama kader yang sudah lama berjuang untuk membersarkan Al Washliyah.
“Jangan karena banyak uang, kemudian memberikan fasilitas, padahal yang bersangkutan baru saja masuk organisasi. Yang seperti ini tidak akan mendapat tempat di Al Washliyah. Lebih baik kita mendorong dan mendukung kader yang tidak memiliki apa-apa, tapi perjuangannya untuk Al Washliyah sudah diakui,” ujar Dedi.
Intinya, Dedi berharap rakor bisa menjadi pedoman bagi Al Washliyah menghadapi tahun politik 2024.
Untuk itu, empat hal yang harus menjadi priotitas bahasan dalam rakor ini yaitu pertama bagaimana Al Washliyah bisa menempatkan kader sebanyak-banyaknya di DPRD tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi serta DPR RI.
Kemudian memberikan otoritas penuh kepada pengurus daerah untuk menentukan kadernya yang akan maju di Pemilu dan pengurus wilayah tidak akan melakukan intervensi. (Red)
