Sampaikan LKPJ TA 2024, Wagub Surya Ungkap Berbagai Capaian Pembangunan Sumut 2024

MEDAN- Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyampaikan berbagai capaian pembangunan dan kinerja pemerintahan, selama satu tahun terakhir, yang mencakup berbagai sektor strategis. Hal itu dapat dilihat dari pencapaian indikator makro sosial ekonomi yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan selama tahun 2024.

Hal itu disampaikan Wagub Surya pada Rapat Paripurna DPR Sumut tentang penyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Akhir Tahun Anggaran 202, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (27/3/2025).

“Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan hingga saat ini telah berdampak positif pada penurunan kemiskinan di Sumut. Persentase penduduk miskin di Sumut mengalami penurunan dari 8,15% pada Maret 2023 menjadi 7,99% pada Maret 2024. Angka kemiskinan ini setara dengan 1.288.010 jiwa, atau berkurang sekitar 48.300 jiwa,” ucap Surya.

Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%, meningkat dibandingkan dengan capain tahun 2023 yang sebesar 5,01%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Sumut tahun 2024 sebesar Rp73,57 juta. Sementara itu berdasarkan harga konstan 2010, PDRB perkapita tahun 2024 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar Rp39,14 juta pada tahun 2023 menjadi Rp40,58 juta pada tahun 2024.

Surya juga melaporkan mengenai perkembangan perdagangan luar negeri Provinsi Sumut pada dua tahun terakhir (2023-2024) menunjukan hasil yang positif. Nilai neraca perdagangan luar negeri Sumut terus mengalami surplus.

“Tahun 2023 perdagangan luar negeri Sumut mengalami surplus sebesar US$4.628.775.000 mengalami peningkatan menjadi US$4.974.264.000 di tahun 2024,” katanya.

Untuk Pendapatan Daerah, Pemprov Sumut menargetkan sebesar Rp14.769.604.957.852 dengan realisasi Rp11.997.550.549.578 atau 81,23%. Sedangkan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penggunaannya belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program – program prioritas daerah. (isl)