Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, GP Al Washliyah: Cuma PKI yang Menolak

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA), Aminullah Siagian, secara tegas menyatakan dukungan terhadap pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang tengah mengajukan sejumlah nama tokoh kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) tahun ini.

Aminullah menilai, Soeharto layak menerima penghargaan tersebut karena memiliki jasa besar bagi bangsa, baik di masa perjuangan kemerdekaan maupun dalam masa pembangunan nasional.

Sebagai seorang prajurit, Soeharto tercatat turut berjuang dalam perang gerilya dan berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang menjadi momentum penting pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” ujar Aminullah kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, peristiwa Serangan Umum 1 Maret bukan hanya simbol kemenangan militer, tetapi juga bukti kepemimpinan dan strategi Soeharto dalam menjaga semangat perjuangan bangsa.

Sebagai presiden, Soeharto dikenal melalui program pembangunan yang terarah lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Program itu dinilai sukses mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Aminullah menilai, keberhasilan Soeharto terlihat dari berbagai capaian, di antaranya swasembada beras pada dekade 1980-an, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang menekan laju pertumbuhan penduduk, serta terciptanya stabilitas ekonomi nasional.

“Transformasi ekonomi yang dilakukan beliau menjadikan Indonesia disegani di Asia Tenggara. Saat itu, ekonomi nasional tumbuh stabil dan dikenal sebagai salah satu kekuatan di kawasan,” tutur Aminullah.

Aminullah juga menyinggung sikap kenegarawanan Soeharto saat mengundurkan diri pada tahun 1998 di tengah tekanan politik dan sosial. Ia menilai keputusan itu menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab besar sebagai pemimpin negara.

“Beliau dengan kesadaran penuh mengumumkan pengunduran diri secara terbuka di Istana Merdeka. Itu menunjukkan sikap kenegarawanan yang patut dihargai,” katanya.

Menurut Aminullah, jasa Soeharto dalam membangun ekonomi dan infrastruktur nasional adalah bagian penting dari sejarah Indonesia modern.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, beliau berperan besar dalam pembangunan dan perekonomian bangsa. Terlepas dari sisi kontroversialnya, jasa beliau tidak bisa dihapus dari memori kolektif bangsa ini,” tegasnya.

Aminullah menilai, tidak semua pihak menghargai jasa Soeharto secara objektif. Ia bahkan menilai, hanya kelompok tertentu yang menolak pengusulan gelar pahlawan bagi Soeharto.

“Saya kira, hanya PKI yang tidak setuju Soeharto dianugerahi pahlawan nasional,” tukasnya.

Bagi Aminullah, pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah bentuk penghargaan atas jasa besar seorang tokoh bangsa yang mengabdikan hidupnya bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Soeharto adalah bagian penting dari sejarah panjang perjalanan bangsa ini,” pungkasnya.

Menurutnya, penilaian terhadap pahlawan seharusnya tidak didasarkan pada kepentingan politik atau perbedaan ideologi, melainkan pada kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.

Sebagai informasi, Kemensos tahun ini telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan GTK untuk dipertimbangkan sebagai penerima gelar Pahlawan Nasional.

Selain Soeharto, nama-nama lain yang diusulkan antara lain Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin, KH Bisri Syansuri, Syaikhona Kholil Bangkalan, dan Prof. Mochtar Kusumaatmadja. (Red)