Kategori: Dprd medanPolitik

Dukung Pencabutan Perda No 2/2015, Fraksi Golkar DPRD Medan: Harus Ada Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

MEDAN – Fraksi Golkar DPRD Medan menilai sangat penting ada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.

Sebab, dengan memperhatikan hal tersebut akan tercipta sebuah regulasi yang sangat bermanfaat bagi semua pihak khususnya masyarakat Kota Medan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan El Barino SH MH dalam Pemandangan umumnya atas penjelasan Walikota Medan terhadap Ranperda tentang pencabutan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (10/2/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen (PDI P) didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala (PKS), H Zulkarnaen S K M (Gerindra), Hadi Suhendra (Golkar) serta anggota para anggota DPRD Medan dan Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar bersama Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak. Juga dihadiri Walikota Medan M Bobby Afif Nasution, Plh Sekda Kota Medan Topan Obaja Ginting serta pimpinan OPD Pemko Medan.

Masih dalam pemandangan umumnya, terkait pencabutan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035 perlu secepatnya diproses sesuai mekanisme dengan membentuk panitia khusus. Sehingga pembahasan dapat lebih optimal dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan.

“Untuk pembahasan diminta melibatkan para pakar, tokoh masyarakat, praktisi dan akademisi yang memiliki Integritas tinggi, ” sebut El Barino.

Selanjutnya disampaikan El Barino, untuk mendalami dan membahas lebih lanjut tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencabutan Atas PERDA Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035, pihaknya belum melihat adanya persiapan yang konkrit dalam Ranperda Kota Medan.

Pada prinsipnya, El Barino menyampaikan Fraksi Golkar DPRD Medan menyambut baik pencabutan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035 guna tetciptanya Perda yang memenuhi ketentuan sekaligus memenuhi dinamika kebijakan dan perkembangan regulasi tingkat nasional.

Diakhir pendapatnya, El Barino Shah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara M. Bobby Afif Nasution dan Auli Rahman yang akan mengakhiri masa bhaktinya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan 2019-2024 dan mengucapkan kepada M Boby Afif Nasution yang akan menjabat Gubernur Sumut periode 2025-2030.

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Rico Waas-Zakiyuddin Harahap sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih 2025-2030. (Red)

Terkini

Jasa Raharja Sumatera Utara Gelar Mobile Unit Keselamatan Lalu Lintas di Pool PO DAMRI Medan

MEDAN – Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan para awak angkutan umum, PT Jasa Raharja…

8 Juli 2026

Konsisten, PTPN IV Palmco Tahun Ini Bagikan Dividen Rp2,83 Triliun

JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, subholding PTPN III (Persero), menetapkan pembagian…

8 Juli 2026

DSILS Sabet 28 Medali di Kejurnas Pariaman Open 2026, Zulkifli: Hadiah Terindah untuk HUT ke-80 Deli Serdang

DELI SERDANG – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet sepatu roda Kabupaten Deli Serdang. Kontingen Deli Serdang…

7 Juli 2026

Solusi Banjir Sempakata Tak Kunjung Ada, Warga Korban Temui Ketua DPRD Kota Medan

MEDAN – Merasa persoalan banjir yang telah berlangsung belasan tahun tak kunjung mendapatkan solusi, perwakilan…

7 Juli 2026

LIPPSU Ajak Masyarakat Selamatkan Tanah Gordang Sambilan dari Mafia PETI: Stop, Sebelum Alam Murka!

MEDAN – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina)…

7 Juli 2026

KORSA: Jangan Hakimi Ditjen PAS dengan Asumsi, Pengadaan Pengamanan Lapas Dinilai Telah Sesuai Standar dan Regulasi

JAKARTA – Korps Rakyat Bersatu (KORSA) menyatakan dukungan penuh terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)…

6 Juli 2026