Dialog Hardiknas “Pendidikan Untuk Siapa?” di Medan Lahirkan Petisi untuk Pemerintah

MEDAN – Dialog peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang digelar Panitia Reuni Akbar Ikatan Alumni Graha Kirana dengan tema “Pendidikan Untuk Siapa?” melahirkan sejumlah rekomendasi dan petisi penting bagi pemerintah.

Kegiatan yang dirangkai dengan launching podcast “Suara Graha Kirana” tersebut berlangsung di Ruang Harvard Focal Point Mall, Medan, Rabu (13/5/2026), dan menghadirkan sejumlah akademisi, tokoh pendidikan, hingga pengamat sosial sebagai narasumber.

Dalam dialog tersebut, peserta dan narasumber menyepakati tiga poin petisi yang ditujukan kepada pemerintah, yakni:

1. Menetapkan gaji pokok tenaga pengajar minimal Rp10 juta per bulan.
2. Membebaskan seluruh biaya pendidikan di semua tingkatan.
3. Mengubah nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja menjadi Kementerian Pengadaan Pekerjaan.

Dialog pendidikan ini menghadirkan empat narasumber, yakni Drs. Shohibul Anshor Siregar MSi, Sutrisno Pangaribuan ST, Drs. H. Bahrumsyah MM, dan Prof. Dr. M. Arif Nasution MA.

Sertifikasi Guru Dinilai Gagal Tingkatkan Mutu Pendidikan

Dalam pemaparannya, dosen FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar, mengkritik keras program sertifikasi guru dan dosen yang menurutnya gagal meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Ia menilai program sertifikasi saat ini lebih banyak menjadi ritual administratif dibanding benar-benar meningkatkan kompetensi tenaga pengajar.

“Sertifikasi guru dan dosen saat ini adalah cara feodal menipu diri sendiri. Negara menghabiskan anggaran besar untuk ritual birokrasi, bukan peningkatan mutu pendidikan,” tegas Shohibul.

Menurutnya, sertifikasi telah berubah menjadi simbol status dan legitimasi formal semata, namun belum tentu mencerminkan kualitas mengajar maupun kemampuan intelektual seorang pendidik.

Shohibul juga menilai banyak tenaga pengajar kini lebih fokus mengejar tunjangan profesi dibanding meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas.

“Kita terlalu sibuk mengurus dokumen dan legalitas, tetapi lupa memastikan apakah pendidikan benar-benar melahirkan generasi yang cerdas dan berintegritas,” ujarnya.

Pendidikan Harus Bentuk Karakter Generasi Bangsa

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Bahrumsyah, menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai sarana memperoleh gelar akademik.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa.

“Pendidikan itu untuk generasi penerus bangsa. Jangan dikelola asal-asalan. Ilmu harus bisa diimplementasikan di tengah masyarakat,” kata Bahrumsyah.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam membangun sistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, Bahrumsyah meminta pemerintah menjamin akses pendidikan yang merata tanpa diskriminasi bagi seluruh masyarakat.

Sutrisno Pangaribuan Kritik Sistem Pendidikan di Sumut

Kritik tajam juga disampaikan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan. Ia menilai dunia pendidikan di Sumatera Utara saat ini semakin kehilangan arah dan masih mewarisi pola pendidikan yang membodohi rakyat seperti pada masa kolonial.

“Jangan sampai pola pendidikan yang membodohi rakyat seperti zaman kolonial terus diwariskan,” tegas Sutrisno.

Ia menyoroti rendahnya mutu pembelajaran, ketimpangan pendidikan antarwilayah, hingga lemahnya kompetensi tenaga pendidik yang menurutnya masih menjadi persoalan serius di Sumatera Utara.

Bahkan, Sutrisno turut menyinggung kebijakan pendidikan nasional di era mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dinilainya turut merusak sistem pendidikan nasional.

Tak hanya itu, ia juga menyindir kepala daerah yang dianggap tidak serius membangun pendidikan rakyat.

“Istri kepala daerah otomatis jadi Bunda PAUD. Tapi anak-anak mereka sendiri sekolah di mana? Ini pertanyaan besar tentang keseriusan membangun pendidikan rakyat saat ini,” sindirnya.

Prof Arif Soroti Pergeseran Nilai Pendidikan

Sementara itu, Prof. Dr. M. Arif Nasution MA menilai sistem pendidikan Indonesia saat ini sudah jauh dari filosofi pendidikan yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

Menurutnya, pendidikan saat ini lebih menitikberatkan pada kecerdasan intelektual dibanding kecerdasan spiritual dan moral.

Ia juga menyoroti fenomena pergeseran nilai dalam dunia pendidikan, termasuk semakin besarnya intervensi orang tua terhadap kewenangan guru di sekolah.

“Sekarang banyak orang tua datang langsung ke sekolah memarahi guru hanya karena anaknya ditegur akibat tidak disiplin belajar,” ujar Prof Arif.

Selain itu, Prof Arif mengaku prihatin terhadap semakin kuatnya komersialisasi pendidikan yang menyebabkan banyak anak kesulitan mengakses pendidikan layak.

Ia juga menyinggung rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, di mana sebagian besar masih berada di bawah jenjang SMA.

“Apakah SDM dengan tingkat pendidikan di bawah SMA mampu memahami isi kampanye politik dalam setiap pemilu? Ini menjadi persoalan besar bangsa kita,” katanya.

Menurut Prof Arif, persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara kolektif oleh pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa.

Launching Podcast “Suara Graha Kirana”

Sebelumnya, Ketua Yayasan Kampus Graha Kirana, OK Zulkarnain SH MSi, secara resmi membuka dialog Hardiknas sekaligus melaunching podcast “Suara Graha Kirana”.

Dalam sambutannya, OK Zulkarnain mengapresiasi inisiatif panitia reuni alumni yang menghadirkan ruang diskusi pendidikan sekaligus media podcast sebagai wadah edukasi dan penyampaian gagasan bagi generasi muda.

Menurutnya, podcast “Suara Graha Kirana” diharapkan mampu menjadi ruang intelektual yang menghadirkan kritik, ide, dan solusi terhadap berbagai persoalan sosial dan pendidikan di Indonesia. (Red)