JAKARTA – Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP) Bachtiar SH mengaku heran dengan ketimpangan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) dengan pejabat BUMN berbeda jauh.
“Sebenarnya pembenahan sistem gaji dan tunjangan abdi negara harusnya sama di semua abdi negara. Tetapi ini tidak, pejabat BUMN sepertinya dianak kandungkan, sementara tanggungjawab sama saja karena bekerja untuk negara. Dan ketimpangan ini sudah terjadi puluhan tahun,” protes Bachtiar.
Lebih lanjut disampaikannya, bukan hanya gaji yang berbeda, tetapi juga pendapatan lainnya, seperti tantiem (sebagian keuntungan perusahaan) dan tunjangan kinerja (Tukin).
“Namun pada kenyataannya, perusahaan BUMN yang merugikan negara. Ada juga di lembaga Kementerian Keuangan yang mendapatkan tukin sangat besar. Hal ini sudah semestinya dibenahi, agar semua abdi negara tidak merasakan ada dianak tirikan, sebab dalam hal pekerjaan yang sama di lingkungan pemerintahan,” ungkap Bachtiar.
Ia pun menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang menghapuskan tantiem untuk Komisaris BUMN.
“Tentu kita berharap, tak hanya penghapusan tantiem saja, tetapi juga menyetarakan gaji dan pendapatan untuk ASN dan Pegawai BUMN,” saran Bachtiar.(bj)
