Pengelolaan Ibadah Haji Melibatkan Semua Institusi

MEDAN – Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dr.H. Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, Presiden RI Bapak Prabowo Subianto menginginkan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025 dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, aman dan nyaman.

Hal tersebut disampaikan Ketua BP Haji saat menjadi Pembicara pada Dialog Kolaborasi Perhajian dengan Tema “Problematika dan Masa Depan Penyelenggaraan Haji di Sumatera Utara” di Aula Gedung DPRD Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol Medan, Senin (9/12/2024).

Dahnil menyampaikan, BP Haji dibentuk setingkat kementerian dengan tujuan agar pelayanan ibadah haji bisa dikelola satu atap dengan melibatkan instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah haji.
“Saat ini masyarakat hanya mengetahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji hanya tangung jawab Kementerian Agama, padahal banyak instansi yang terlibat, diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan,” ungkapnya.

Dahnil menjelaskan, kedepan Presiden menginginkan penyelenggaraan ibadah haji dilaskanakan satu komando di bawah BP Haji sehingga pelayanannya lebih cepat dan lebih akseleratif.
“Nantinya struktur organisasi BP Haji akan diisi dari lintas institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan di BP Haji akan diisi beberapa orang jenderal Bintang 2, dari kejaksaan dan KPK,” ucapnya.

Lebih lanjut Dahnil menyampaikan, saat ini BP Haji fokus untuk menata struktur organisasi dan terus melakukan sosialisasi sambil menunggu Revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Ia menerangkan, ada 3 hal yang menjadi orientasi penting dalam pelayanan haji yang disampaikan Presiden. Pertama, memberikan perhatian terhadap tugas teknis penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan ritual tahunan dan pelaksanaan ibadah haji harus dilaksanakan dengan aman, nyaman serta efisien.
“Kedua, ekosistem ekonomi haji harus menjadi perhatian serius BP Haji, bagaimana penyelenggaraan ibadah haji memiliki dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Asrama Haji juga bisa dikelola menjadi pusat pengembangan ekonomi dan klinik haji bisa difungsikan 24 jam tidak hanya di musim haji bahkan bisa ditingkatkan manfaatnya menjadi menjadi klinik pratama atau utama bahkan menjadi Rumah Sakit Haji,” jelasnya.

Ketiga, dalam sejarah Indonesia haji menjadi simbol kemajuan, peradaban dan perjuangan. Indonesia berubah ketika tokoh besar Indonesia KH. Hasyim Asyari dan KH. Ahmad Dahlan pulang melaksanakan ibadah haji dan berjuang merebut kemerdekaan.

“Ibadah Haji harus menjadi simbol kebudayan Indonesia dan tidak berhenti pada makna yang fana, kemabruran haji harus memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji harus memiliki kontribusi positif dan menjadi teladan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu Kakanwil Kemenagsu H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua BP Haji dan berharap dapat mempermudah umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji khususnya masyarakat Sumatera Utara.

Kakanwil juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan KBIHU atas kerjasama dalam membantu memberikan pelayanan kepada jemaah haji baik di tanah air maupun di tanah suci.

Turut hadir pada acara tersebut Anggota Komisi E DPRD Sumut Muhammad Subandi, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sumut Dr.H. Zulkifli Sitorus, Kepala UPT Asrama Haji Medan Ramlan Sudarto, Pimpinan Ormas Islam, Kasi Haji Kemenag Kabupaten / Kota, dan Pimpinan Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) Sumut. (Rel/YS)