Wali Kota Binjai Ikuti Pra Musrenbang Zona Pantai Timur di Asahan

ASAHAN – Wali Kota Binjai Drs H Amir Hamzah MAP mengikuti Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 untuk Zona Pantai Timur bertempat di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, Kisaran, Selasa (20/2).

Kegiatan Pra Musrenbang ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin dan dihadiri oleh Kepala Daerah, pimpinan OPD Sumut, dan peserta pra musrenbang.

Dalam sambutannya, Hassanudin menegaskan pentingnya diskusi dan penajaman perencanaan di tingkat daerah untuk menyelaraskan pembangunan. “Forum Pra Musrenbang ini dilakukan agar setiap daerah di Pantai Timur dapat merumuskan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Hassanudin menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembangunan di wilayah tersebut antara lain hilirisasi industri pengolahan, penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, urbanisasi, pengangguran, pemberdayaan kewirausahaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), penanganan pemukiman kumuh, serta pelayanan dasar seperti sanitasi dan air bersih.

Iklim Investasi

Salah satu isu strategis yang diungkap Hassanudin adalah terkait pembangunan infrastruktur jalan, terutama Tol Tebingtinggi-Indrapura-Limapuluh. Ia berharap pembangunan tersebut dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah. Selain itu, rencana tol lain seperti Rantau Parapat menuju Riau dan Tol Medan-Binjai-Stabat hingga Langsa di Aceh juga menjadi sorotan.

Hassanudin menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing Provinsi Sumut. Upaya tersebut melibatkan faktor upah buruh yang kompetitif, ongkos angkut yang terjangkau, serta harga dan sewa tanah yang bersaing.

“Kita harus dapat memanfaatkan keuntungan lokasi ini dengan keberadaan infrastruktur jalan, keberadaan Pelabuhan Kualatanjung dan Belawan,” tambahnya.

Dalam fokus penyusunan RKPD 2025, empat isu utama yang menjadi pijakan yaitu pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan infrastruktur dasar berkualitas, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif. (R)