Bobby Nasution Bersama Menteri Imipas Launching Autogate, Percepat Layanan Keimigrasian di Bandara Kualanamu

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meresmikan Autogate Imigrasi dan Lounge Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (24/6). Sekaligus peresmian Rudenim Medan, Rumah Dinas Jabatan Kanim Pematangsiantar, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Penyerahan Sertifikat Tanah, dan Surat Hibah.

Pada kesempatan itu, Bobby Nasution menyampaikan, kehadiran Autogate Bandara International Kualanamu dapat memberikan layanan tercepat baik bagi masyarakat Sumut dan juga pendatang. Layanan ini mampu memangkas antrean imigrasi yang sebelumnya bisa mencapai 30-60 menit, menjadi tidak lebih dari 10 menit.

“Permasalahan selama ini, sebelum ada autogate bisa sampai 30-60 menit antrean imigrasi yang ada di Kualanamu. Namun setelah ada Autogate, kita tanya langsung kepada pengguna fasilitas, tak lebih dari 10 menit. Kalaupun panjang sekali tak lebih dari 10 menit,” kata Bobby.

Menurutnya, pelayanan Autogate ini merupakan pelayanan yang sangat luar biasa, yang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas bandara. Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Sumut Bobby mengucapkan terima kasih kepada Menteri Imipas atas program yang dapat menunjang fasilitas di Bandara Kualanamu.

Sementara Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan, pada hari ini sejumlah kegiatan secara bersama-sama melaunching Autogate Bandara Internasional Kualanamu Peresmian Lounge PMI, Rudenim Medan, Rumah Dinas Jabatan Kanim Pematangsiantar, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Penyerahan Sertifikat Tanah, dan Surat Hibah.

Menurutnya ini merupakan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang optimal, serta meningkatkan efisiensi keamanan dan kenyamanan, dan proses imigrasi di tempat pelayanan keimigrasian di Bandara Internastional Kualanamu.

Sepanjang semester I tahun 2025, Agus Andrianto menyebutkan sebanyak 109.728 penerbitan izin paspor dan 3.066 izin tinggal. Hal ini menunjukkan kegiatan di bidang keimigrasian di Provinsi Sumut mengalami peningkatan.

“Tentunya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumut. Kehadiran Autogate dan Lounge PMI di Bandara Kualanamu dapat memberikan pelayanan dan perlindungan keimigrasian yang optimal di area fasilitas publik bagi WNI dan WNA yang melintas melalui Bandara Kualanamu, serta dapat mewjudkan pelayanan yang dekat dan nyaman kepada masyarakat,” ucapnya.

Dia menyebutkan berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut bahwa pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan I tahun 2025 berada di angka 4,67% (y/y). Realiasasi investasi di Sumut Rp48,271 triliun yang terdiri dari PMDN Rp22,44 triliun, dan PMA Rp25,82 triliun. Tentunya capaian ini akan terus dikembangkan baik Pemprov Sumut, dan seluruh kabupaten/kota guna menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari pemerintah turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Sumut, mengingat Kemnertian Imigrasi mempunyai peran sebagai fasilitator pembangunan di bidang keimigrasian,” kata Agus.

Sebagaimana diketahui bahwa autogate imigrasi adalah sistem perlintasan otomatis yang menggunakan teknologi biometrik (sidik jari dan wajah) untuk memverifikasi identitas dan izin masuk/keluar seseorang di perlintasan imigrasi. Sistem ini memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pelintas untuk melewati pemeriksaan imigrasi secara mandiri.

Sedangkan PMI Lounge adalah fasilitas ruang tunggu khusus di bandara yang disediakan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan pahalwan devisa negara. Fasilitas ini menyediakan tempat untuk beristirahat, transit, dan mendapatkan informasi keimigrasian yang dibutuhkan. Lounge ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian pemerintah kepada para PMI yang telah berkontribusi bagi perekonomian negara.

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, Forkopimda Sumut, Staf Khusus Menteri, Bupati Taput, Asahan, dan Langkat, seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut dan Kabupaten/Kota, serta seluruh jajaran direksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (Red)