DPRD Medan Soroti Kinerja Tim Cakrawala Dishub

MEDAN – Kinerja Tim Cakrawala dan Buser Parkir yang dibentuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mendapat sorotan dari DPRD Medan. Anggota DPRD, Antonius Devolis Tumanggor, menilai keberadaan tim tersebut belum menunjukkan dampak signifikan di lapangan.

Meski mendukung pembentukan tim, politisi Partai NasDem itu mengingatkan agar Tim Cakrawala tidak hanya menjadi formalitas tanpa hasil yang terukur.

Dinilai Belum Mampu Atasi Kemacetan dan Parkir Liar

Antonius menyebut hingga saat ini persoalan klasik di Kota Medan seperti kemacetan dan maraknya parkir liar masih belum teratasi secara maksimal.

“Tim ini jangan hanya sekadar dibentuk. Harus ada dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengurai kemacetan dan menertibkan parkir liar,” tegasnya, Rabu (25/3/2026).

Minim Sarana dan Prasarana Jadi Kendala

Ia juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) yang dinilai menghambat kinerja tim di lapangan. Mulai dari kendaraan operasional hingga sistem pengawasan dinilai masih perlu diperkuat.

Menurutnya, tanpa dukungan fasilitas yang memadai, efektivitas Tim Cakrawala berpotensi tidak optimal.

“Jangan sampai tim sudah dibentuk, tapi tidak bisa bergerak maksimal karena kekurangan fasilitas. Ini bisa memperburuk citra pengelolaan parkir di Medan,” ujarnya.

Respons Buser Parkir Dinilai Belum Maksimal

Selain itu, Antonius mengkritik kinerja Tim Buser Parkir yang dinilai lambat dalam merespons laporan masyarakat, terutama terkait parkir liar dan dugaan pungutan liar (pungli).

Ia menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat seharusnya segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.

Jukir Jangan Terus Jadi Kambing Hitam

Dalam kesempatan itu, Antonius juga menyoroti persoalan sistem pengelolaan parkir yang dinilai belum optimal. Ia menyebut juru parkir (jukir) kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.

Padahal, menurutnya, masalah tersebut juga dipengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, bahkan di lokasi resmi.

“Jukir sering dijadikan kambing hitam. Padahal sistemnya yang perlu dibenahi. Harus ada regulasi yang jelas agar jukir resmi terlindungi,” katanya.

DPRD Minta Evaluasi dan Transparansi Kinerja

Antonius menegaskan, tanpa pembenahan menyeluruh mulai dari sistem, regulasi hingga sarana pendukung, Tim Cakrawala dan Buser Parkir tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD.

Ia pun meminta Pemerintah Kota Medan untuk melakukan evaluasi berkala serta memastikan transparansi kinerja tim.

“Pembentukan tim harus diikuti hasil yang terukur. Jika tidak, kebocoran PAD dari sektor parkir akan terus terjadi,” pungkasnya. (Red)