Gubernur Bobby Nasution Harapkan Kunker DPR RI Berdampak Positif bagi Pengembangan Bank Sumut

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berharap Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI membawa dampak positif bagi pengelolaan, pengembangan, dan kinerja PT Bank Sumut ke depan.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam pertemuan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (1/4/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, para bupati/walikota se-Sumut, serta sejumlah pejabat lainnya.

Gubernur Bobby Nasution menyampaikan, BUMD khususnya Bank Sumut selama ini telah berjalan selaras dengan program pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Melalui kunjungan ini, diharapkan muncul dorongan untuk meningkatkan kinerja badan usaha tersebut.

“Kecenderungannya memang BPD (Bank Pembangunan Daerah) ini terkesan lebih mengandalkan pemerintah daerah dan jajarannya untuk bertahan dan mendapatkan dividen. Karena itu kami menyampaikan bahwa Sumut sebagai provinsi besar dengan 33 kabupaten/kota memiliki potensi kekuatan dari segi fiskal,” ujar Bobby.

Disampaikan juga, posisi PT Bank Sumut masih berada di bawah sejumlah BPD di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Namun, dibandingkan dengan wilayah Sumatera, kinerjanya dinilai masih lebih baik. Karena itu, ia berharap kehadiran para legislator dapat membawa angin segar bagi peningkatan tata kelola serta kinerja BUMD tersebut.

“Ini tentu menjadi kekuatan sekaligus catatan penting agar Bank Sumut dapat meningkatkan dividen, sehingga BUMD ini menjadi perusahaan yang mandiri. Dengan peningkatan bunga deposito, sebagaimana BPD yang lebih besar atau bank BUMN yang finansialnya jauh lebih kuat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunker yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa keberadaan BUMD di daerah bukan sekadar entitas bisnis, tetapi juga motor penggerak perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, orientasinya harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

“Namun ada beberapa tantangan, termasuk tata kelola, pengendalian internal, dan kinerja. Beberapa isu seperti pengelolaan kredit juga menjadi perhatian. Kami menekankan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat bagi keberlangsungan perekonomian di bawah,” ungkapnya.

Bahtra optimistis, sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan DPR RI akan mampu melahirkan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan. Komitmen bersama untuk meningkatkan tata kelola, profesionalitas, dan menjaga integritas menjadi kunci utama mewujudkan BUMD yang sehat dan berdaya saing.

Senada dengan itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah, pengelolaan keuangan yang baik, serta tata pemerintahan yang efektif sebagai acuan penguatan BUMD di seluruh daerah.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah pusat bersama DPR RI tengah menyiapkan model tata kelola baru melalui Undang-Undang BUMD.

“Pertama, pemisahan antara fungsi finansial dan pelayanan publik. Kedua, pemisahan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan pemilik modal. Ketiga, akses permodalan dan pengelolaan aset yang lebih fleksibel, tidak terlalu rigid dan kaku. Ini semua bermuara pada tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih akuntabel,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan pertukaran cendera mata antara Pemprov Sumut dan Komisi II DPR RI. Turut hadir Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah beserta jajaran direksi dan komisaris, para kepala daerah, serta pejabat terkait lainnya. (Red)