JAGA MARWAH Desak KPK Usut Dugaan Jual Beli Proyek APBD Karo

JAKARTA – Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (04/09/2025). Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Jaga Marwah, Edison Tamba.

Dalam aksinya, Jaga Marwah mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan praktik jual beli proyek APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

Menurut Edoy, sapaan akrab Edison Tamba, Jaga Marwah menilai praktik tersebut telah mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Edoy minta KPK melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh pihak terlibat, termasuk bupati, wakil bupati, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karo.

“KPK jangan tinggal diam, kami minta usut tuntas dugaan praktik jual beli proyek merugikan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Jaga Marwah mendesak KPK memeriksa rekam jejak alat komunikasi milik bupati, wakil bupati, serta kepala OPD terkait proses penganggaran hingga pelaksanaan proyek.

Jaga Marwah sudah memberikan sejumlah nama yang diduga terlibat praktek jual beli proyek.

Hal ini dinilai penting untuk membuka adanya indikasi komunikasi yang mengarah pada praktik korupsi.

Tuntutan lainnya adalah agar KPK memeriksa LHKPN terhubung harta kekayaan bupati, wakil bupati, dan kepala OPD yang dinilai mengalami kenaikan tidak wajar.

Jaga Marwah menduga ada indikasi penerimaan tidak sejalan dengan penghasilan resmi para pejabat tersebut.

Dalam spanduk yang dibawa massa Jaga Marwah, mendesak KPK melakukan audit investigatif terhadap sejumlah proyek, terutama Proyek Pengembangan Puskesmas Naman Teran dengan nilai Rp 2,457 miliar yang dikerjakan oleh CV. KK. Proyek ini dianggap rawan terjadi penyimpangan anggaran.

“Kami menduga ada indikasi permainan dalam proyek pembangunan Puskesmas Naman Teran. Karena itu, KPK harus turun langsung melakukan audit investigatif agar kasus ini terang benderang,” ujar Edison Tamba.

Massa juga menegaskan KPK tidak boleh lemah menghadapi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Karo.

Massa Jaga Marwah meminta lembaga antirasuah tersebut bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat.
Diterima KPK

Usai aksi, Ketum Jaga Marwah Edison Tamba diterima Humas KPK, Prayoga.

Dalam keterangannya, Prayoga menyatakan KPK akan mencatat seluruh aspirasi dan tuntutan Jaga Marwah serta menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami mengapresiasi aspirasi masyarakat ini. Seluruh poin tuntutan akan kami sampaikan kepada pimpinan KPK untuk ditindaklanjuti,” kata Prayoga.

Terkait laporan JAGA MARWAH di Dumas KPK, Prayoga akan menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan KPK.

Setelah diterima Humas KPK, massa Jaga Marwah kemudian membubarkan diri. (red)