Dialog Publik LIPPSU: Kemana Mengalirnya Uang Pemprovsu Pasca PON XXI dan PILKADA 2024 Di Tangan Plt Gubsu Fathoni?

MEDAN – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) akan melaksanakan Dialog Publik yang ke dua pada bulan April tahun 2025 setelah Idul Fitri 1 Syawal 1447 H/2025.

Dengan mengusung sebuah thema “Kemana Mengalirnya Uang Pemprovsu APBD 2024, Paskah PON XXI dan PILKADA 2024 Di Tangan Plt Gubsu Fathoni”.

“Iya, Lippsu selepas Idul Fitri tahun ini akan melaksanakan Dialog Publik yang kedua, setelah Dialog Publik awal tahun yang pertama kita selenggarakan,” jelas Direktur Eksekutif LSM Lippsu Azhari Sinik pada awak media saat acara berbuka puasa bersama, Jum’at (7/3/2025).

Kegiatan itu, katanya, dalam rangka mengevaluasi tentang kondisi keuangan Pemprovsu yang ditampung dalam APBD Sumut Tahun 2024, kondiai keuangan Pemprovsu 2024 pasca Pj Gubsu Fathoni.

Dialog ini akan mengundang para Narasumber, diantaranya Pj Sekdasu M Effendi Pohan, mantan kepala Bapenda Sumut H.Achmad Fadli, Kepala Bappelitbang Alfi Syariza, Kepala BKAD M.Rahmadani, Kepala Inspektorat Sulaiman Harahap, Pimpinan DPRDSU dan Pimpinan BPK Wilayah I Sumut serta Pengamat Sosial Ekonomi dan Politik Dr. Shohibul Anshor dan pengamat Anggaran Elfanda.

“Publik dalam hal ini perlu tahu, Tahun 2024, Pemprovsu banyak terkuras dalam pengguna Anggaran, setelah pasca Pilpres dan Pileg 2023, selanjutnya masuk PON XXI dan PILKADA 2024. Sementara belanja pembangunan untuk kepentingan Rakyat sampai detik ini, jauh berkurang,” Kata Ari Sinik.

Ditambah lagi hampir 800 M dana yang digenjot oleh Plt Gubsu Fathoni saat itu dalam P.APBD 2024, harus tertampung, untuk apa keperluannya. Sementara hutang kepada pihak ketiga hampir 650 M belum terbayar dari belanja murni APBD 2024.

“Seperti contoh kasus, pada Dinas PUPR Sumut, ada 218 M yang tidak dibayar, sedangkan pada Biro Kesra hampir 121 M Belanja Hibah Rumah Ibadah belum di bayar. Inikan jelas Pemprovsu di bawah kepemimpinan Fathoni selaku Pj.Gubsu menjadi Pemerintahan Pembohong dan meninggalkan ‘kotoran anggaran’ di Sumut,” ujarnya. (Red)