Afri Rizki Lubis Reses di Gedung Johor, Warga Adukan LPJU Rusak dan Program Penghapusan Utang UMKM

MEDAN – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Nasdem, M Afri Rizki Lubis SM MIP menerima aduan warga terkait drainase, lampu penerangan jalan umum, bantuan sosial (bansos) serta program pelunasan utang UMKM.

Aduan itu terungkap saat Rizki Lubis bertemu ratusan warga dalam kegiatan Reses III Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 Tahun Anggaran 2025 di Jalan Karya Jaya Gang Eka Jati/ Pipa Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, Minggu (27/7/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan sejumlah OPD Kota Medan, pihak kecamatan serta kelurahan.

“Reses merupakan kegiatan wakil rakyat menjemput aspirasi di daerah pemilihannya masing-masing. Aspirasi ini kemudian akan kita tindak lanjuti secepatnya atau kita bawa ke Paripurna DPRD Medan untuk jadi pembahasan pada anggran berikutnya,” ujar Rizki mengawali reses.

Tokoh muda ini pun meminta warga menyampaikan apa saja yang menjadi keluhan maupun aspirasi agar dicari solusinya.

Memanfaatkan momen ini, sejumlah warga kemudian bergantian menyampaikan ‘uneg-uneg’nya seraya berharap direspon pihak OPD yang hadir.

Seperti disampaikan Legimin, warga Lingkungan 4, ia meminta adanya perbaikan dan pengorekan parit di Gang Keluarga. Alasannya, setiap hujan sering kebanjiran.

“Di Gang Keluarga sering banjir saat hujan, karena paritnya tidak berjalan lancar. Paritnya butuh perbaikan dan pengerokan agar aliran air lancar,” ucapnya.

Apalagi, bebernya, parit di Gg Keluarga tersebut kecil dan endapan tanahnya sudah bertumpuk. Sehingga saat hujan, air meluap karena aliran air tidak lancar. Kondisi parit juga tidak sepanjang gang, dan perlu pembuatan parit.

Lebih lanjut, Legimin juga mempertanyakan terkait program pemerintah untuk pelaku UMKM.

“Setahu kami, ada program pemerintah pusat terkait pelunasan hutang bagi pelaku UMKM. Kalau betul ada, kami mohon agar dibantu untuk menjadi bagian dalam program tersebut,” harapnya.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran juga kembali menjadi sorotan dalam reses siang itu.

Sejumlah warga mengaku heran, karena ada yang semestinya layak menerima bantuan, namun hingga saat ini belum pernah menerima bantuan apapun.

“Terkait bantuan sosial seperti PKH, banyak yang belum tepat sasaran. Karena saat ini masih banyak keluarga tidak mampu belum mendapat bantuan. Ada apa dengan pendataannya,” ujar warga lainnya, Rina.

Ia mempertanyakan pendataan keluarga tidak mampu yang dilakukan pihak kepala lingkungan, serta data yang ada di DTKS ataupun DTKN.

“Kami juga meminta penjelasan dari pihak kecamatan terkait bantuan lansia. Tolong dijelaskan dan disosialisasikan kepada warga, agar tahu syarat dan bagaimana proses untuk mendapatkannya,” ungkapnya.

Selain masalah drainase yang banyak dikeluhkan warga, lampu penerangan jalan umum (LPJU) juga menjadi sorotan. Warga mengeluhkan banyaknya LPJU yang kondisinya padam dan rusak

Seperti disampaikan Suhairy, Syaiful Lubis dan Widi Rahayu. Mereka mengeluhkan kondisi jalan dan lingkungan sekitar yang gelap saat malam karena padamnya LPJU.

“Mohon segera diperbaiki pak. Banyak LPJU yang mati,” ujar Suhairy.

Merespon keluhan warga ini, Rizki Lubis menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, telah menjalankan program penghapusan utang pelaku UMKM.

“Program ini dimulai pada Januari 2025, yang target awalnya sekitar satu juta UMKM,” terang Rizki.

Namun, program penghapusan utang ini difokuskan pada UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang mengalami kesulitan membayar akibat dampak pandemi atau bencana alam.

“Program ini tidak berlaku untuk semua UMKM. Hanya UMKM yang memenuhi kriteria tertentu yang akan mendapatkan penghapusan utang,” ujarnya.

Namun informasi detail terkait hal itu, akan segera ia pertanyakan kepada Dinas Koperasi UMKM.

Ia juga mendorong warga agar aktif memperbaharui informasi terkini terkait hal itu dengan mendatangi pihak perbankan penyalur kredit UMKM, maupun Dinas Koperasi UMKM.

“Terkait masalah infrastruktur, maupun masalah drainase tadi akan segera kita tindak lanjuti dengan pihak kecamatan,” respon Rizki.

Di akhir, ia mengingatkan pihak kecamatan hingga kepala lingkungan, agar dalam proses pengusulan dan pendataan warga penerima manfaat bansos, benar-benar sesuai keadaan yang sebenarnya.

“Banyak keluhan seperti tadi, bansos yang disalurkan tidak tepat sasaran. Namun alasan dari pihak Dinsos dan kecamatan, penyaluran sesuai daftar di DTKS Kemensos. Begitupun, proses pengusulan nama ada di tingkat lingkungan. Kita minta agar pengusulan nama dari kepling masing-masing, benar-benar sesuai kondisi yang membutuhkannya,” tegas Rizki. (Red)