‘Bom Waktu’ di Golkar Sumut, Bila Calon Ketua Berpotensi Tersandung Hukum

MEDAN – Peringatan keras datang dari pengamat Sosial, Politik dan Pembangunan Sumatera Utara, Azhari Kemala Putra Sinik.

Menurutnya, pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Sumut dalam Musda XI mendatang bisa menjadi bom waktu politik, jika figur yang diusung ternyata berpotensi tersangkut masalah hukum.

“Berbahaya jika Ketua Golkar Sumut mendatang berpotensi tersangkut masalah hukum,” tegas Azhari Sinik kepada wartawan di Medan, kemarin (25/5).

Azhari yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) ini mengungkapkan bahwa salah satu bakal calon ketua saat ini tengah menjadi sorotan serius penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasusnya sudah di meja penyidik. Dokumen kasus korupsinya sedang diteliti, dan sekelompok Aktfis Sumut sudah mendesak KPK untuk segera diusut tuntas” ungkapnya tanpa menyebutkan nama.

Siapa yang Dimaksud?

Azhari Sinik tak menyebutkan identitas figur yang dimaksud, namun ia menekankan bahwa Golkar sebagai partai besar semestinya memegang teguh prinsip PDDLT (Prestasi, Disiplin, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).

“Tidak tercela itu artinya bersih dari persoalan hukum dan moral. Jadi, meskipun laporan ke KPK belum tentu benar, partai tetap harus waspada. Ini soal integritas dan kepercayaan publik kepada GOLKAR saat ini,” kata Azhari yang akrab disapa Ari Sinik.

Masalah Besar

Golkar Sumut, kata Azhari Sinik, baru saja bangkit dari turbulensi politik selama lebih dari satu dekade. Setelah 15 tahun dihantam krisis internal dan kasus hukum, baru di bawah kepemimpinan Musa Rajekshah (Ijeck) partai itu kembali stabil dan meraih kemenangan di Pemilu 2024.

“Kalau sampai salah pilih lagi, efeknya bisa panjang. Minimal butuh 10 tahun untuk pulih kembali, seperti yang dialami Golkar di era sebelumnya,” kata Azhari Sinik.

“Jangan sampai sejarah kelam itu terulang hanya karena nafsu ambisi sesaat tambahnya”.

Implikasi

Peringatan ini tidak main-main. Jika calon ketua yang terpilih nantinya benar-benar tersangkut kasus hukum, bukan hanya nama partai yang tercoreng, tetapi juga masa depan GOLKAR di Pemilu 2029 bisa terancam.

“Pemilik suara di Musda XI harus jeli dan jangan memilih dengan emosi. GOLKAR sedang berada di jalur yang tepat. Jangan digiring ke jurang kehancuran hanya karena salah memilih sosok yang keliru,” pungkas Azhari. (rel)