DPRD Medan Harapkan Kolaborasi Pemko – PLN Tambah LPJU

MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan Mulia Syahputra Nasution mengharapkan Pemkot Medan bersama PLN terus melakukan penambahan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di kota itu untuk memenuhi rasa adil warga karena mereka juga membayar pajak penerangan jalan (PPJ).

“Dengan memaksimalkan penggunaan PPJ, kita harapkan bisa menambah pemasangan LPJU di Kota Medan hingga terang benderang,” kata Mulia saat dihubungi di Medan, dikutip Rabu (1/11/2023).

Hal itu karena, lanjut dia, masih banyak badan jalan maupun jalan tingkat lingkungan di wilayah pinggiran ibu kota Provinsi Sumatra Utara belum terpasang LPJU.

Begitu juga dengan kondisi LPJU mengalami kerusakan dan tidak kunjung diperbaiki hingga kini, terutama oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Walau demikian seluruh warga Kota Medan tercatat sekitar 772 ribu lebih jumlah pelanggan PLN membayar kewajiban PPJ lewat tagihan setiap bulan sebesar tujuh persen.

Data Pemkot Medan menyebutkan untuk mewujudkan program Medan Terang dibutuhkan sekitar 124.038 titik LPJU, di antaranya 94.312 titik LPJU atau sekitar 76 persen sudah beroperasi di Kota Medan.

“Namun belum semua dapat hak penerangan LPJU, inikan tidak adil. Sepatutnya warga Kota Medan yang sudah membayar kewajibannya harus mendapatkan hak yang sama,” ungkap legislator ini.

Politisi muda ini juga menyoroti masih banyak LPJU di Kota Medan yang sudah terpasang, namun rusak karena tidak ada perawatan berkala.

“Saya menilai tidak adanya perawatan, karena masih buruknya manajemen,” kata Mulia.

Kabid Sarana dan Prasarana Angkutan dan Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan Gultom Ridwan Parlin secara terpisah mengakui sejak awal tahun ini pihaknya menerima pengaduan 6.066 titik LPJU.

Di antaranya Dinas Perhubungan Kota Medan telah menyelesaikan pengaduan sebanyak 5.786 titik LPJU di wilayah Ibukota Provinsi Sumatera Utara ini.

“Pengaduan lewat nomor daring Dishub tidak bisa langsung perbaiki. Petugas memasukkan dahulu dalam antrean. Minimal tiga hari, baru ada realisasi. Kami masih terutang hampir 300 pengaduan,” katanya. (red)