Pemprov Sumut Perkuat Program Keluarga dan KB, Kunci Sukses Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong implementasi pembangunan keluarga, dan keluarga berencana (KB) melalui berbagai program strategis. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan produktivitas dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, khususnya melalui pengelolaan bonus demografi.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumut di Hotel Emerald Garden, Jalan KL Yos Sudarso, Medan, Selasa (7/4/2026).

Sulaiman menjelaskan, dorongan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program kolaboratif, antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) berkelanjutan, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) Maju, serta program Lansia Berdaya (SIDAYA). Program-program ini menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas keluarga di setiap siklus kehidupan.

“Pembangunan keluarga ditegaskan sebagai fondasi pelaksanaan Asta Cita dan program prioritas nasional. Karena keluarga merupakan titik awal pembentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus indikator akhir keberhasilan pembangunan,” ujar Sulaiman.

Ia menegaskan, seluruh intervensi kebijakan nasional perlu berbasis keluarga, termasuk melalui penguatan Satu Data Keluarga Indonesia sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan program.

Selain itu, lanjutnya, keseimbangan demografi menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Melalui pendekatan peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK), Pemprov Sumut berperan dalam pengendalian kuantitas penduduk sekaligus peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga.

Upaya tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan reproduksi, program KB komprehensif, pengarusutamaan gender, serta inklusi sosial guna mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

“Sinergi provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat melalui integrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, penguatan perangkat daerah keluarga berencana, optimalisasi peran desa, serta dukungan infrastruktur dan rantai pasok dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), khususnya di wilayah daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” katanya.

Diketahui, program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penurunan stunting dan penguatan ketahanan keluarga, yang didukung lima inisiatif strategis (Quick Wins), yakni GENTING, TAMASYA, GATI, SIDAYA, serta Super Apps Keluarga Indonesia berbasis kecerdasan buatan untuk layanan keluarga. (Red)