MEDAN – DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 8.500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, menilai Pemko Medan memiliki kemampuan anggaran untuk merealisasikan pembayaran THR tersebut.
Godfried menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Pemko Medan untuk menunda pencairan THR bagi ribuan P3K paruh waktu.
“Saya meminta Wali Kota Medan segera mengambil kebijakan untuk membayar THR 8.500 P3K paruh waktu sebelum Lebaran. Secara anggaran, Pemko Medan mampu,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Berdasarkan perhitungan DPRD, jumlah P3K paruh waktu di lingkungan Pemko Medan mencapai sekitar 8.500 orang.
Jika masing-masing pegawai menerima THR rata-rata sebesar Rp3 juta, maka total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp25 miliar.
“Angka tersebut sebenarnya tidak terlalu besar bagi Pemko Medan. Sangat disayangkan jika THR ini tidak segera dicairkan,” tegas politisi PSI tersebut.
Godfried juga menyatakan bahwa DPRD Medan siap mendukung dan membahas kebijakan terkait pencairan THR tersebut apabila diperlukan.
Menurutnya, komunikasi antara eksekutif dan legislatif dapat menjadi solusi jika terdapat kendala dalam pengambilan keputusan.
“Jika memang ada keraguan, bisa dibicarakan bersama DPRD. Tidak perlu ragu untuk mengambil kebijakan demi kesejahteraan pegawai,” ujarnya.
Ia berharap Pemko Medan segera merealisasikan pembayaran THR agar para P3K paruh waktu dapat merasakan manfaatnya menjelang Hari Raya.
“Jangan sampai ribuan pegawai tidak menerima THR. Ini akan sangat memprihatinkan,” pungkasnya. (Red)
MEDAN – Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan para awak angkutan umum, PT Jasa Raharja…
JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, subholding PTPN III (Persero), menetapkan pembagian…
DELI SERDANG – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet sepatu roda Kabupaten Deli Serdang. Kontingen Deli Serdang…
MEDAN – Merasa persoalan banjir yang telah berlangsung belasan tahun tak kunjung mendapatkan solusi, perwakilan…
MEDAN – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina)…
JAKARTA – Korps Rakyat Bersatu (KORSA) menyatakan dukungan penuh terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)…