Pj Gubernur: Efisiensi Anggaran Bentuk Loyalitas ASN

Medan – Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyebut efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan bagian dari loyalitas aparatur sipil negara (ASN).

Menurut orang nomor satu di lingkungan pemerintah provinsi ini menjelaskan bahwa efisiensi bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

“Itulah tanda loyalitas, organisasi harus loyal, instruksi ini fokus pada kesejahteraan rakyat,” ujar Agus Fatoni di Medan, Sabtu.

Dikatakan pula bahwa jajarannya telah diberi pemahaman tentang efisiensi anggaran tersebut dalam acara pengarahan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Dalam pengarahan tersebut, lanjut dia, jajarannya juga diberi pengarahan tentang mengenai kebijakan nasional efisiensi dan kapasitas fiskal daerah.

“Di pundak bapak/ibu ini jadi andalan untuk bisa menggerakkan roda pemerintahan agar bisa membangun, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk memperbaiki pelayanan publik,” kata dia.

Dengan pengarahan yang diberikan oleh Wamendagri, dia bersyukur karena dapat masukan dan penguatan yang besar bagi jajarannya, terutama terkait dengan efisiensi anggaran.

“Semoga dengan arahan Pak Wamendagri ini dapat memberi penguatan pada kami mengenai efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo,” kata dia.

Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya mengatakan bahwa ASN mengetahui secara kuat dalam narasi saat menjawab pertanyaan mengenai efisiensi tersebut.

Bima Arya menegaskan bahwa efisiensi bertujuan untuk membiayai program prioritas, membiayai investasi program strategis, menambah ruang fiskal daerah, dan reformasi birokrasi.

“Efisiensi itu bisa dibaca dan ditargetkan Kemenkeu untuk beri ruang fiskal daerah yang lebih besar,” ujar Bima.

Selain itu, Wamendagri juga mengatakan bahwa penghematan APBD menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas belanja yang lebih produktif, tepat sasaran, dan efisien.

Wamendagri berpendapat bahwa formulasi transfer ke daerah (TKD) telah ada keberpihakan untuk daerah tertinggal, daerah kepulauan (memberikan bobot luas wilayah laut). Di samping itu, memprioritaskan daerah 3T sebagai lokasi prioritas DAK fisik

“Saat ini Kemendagri sedang menyiapkan Surat Edaran Mendagri tentang Petunjuk atau Pedoman Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” kata Bima dikutip dari Antara. (red)